Mendagri: Integritas Kepala Daerah Kunci Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas para pemimpin daerah merupakan kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diadakan secara hybrid di Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2026, dengan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tito menyoroti keprihatinan atas sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk beberapa penangkapan melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan, keberhasilan upaya ini pada akhirnya bergantung pada integritas pribadi masing-masing pemimpin daerah, yang merupakan tokoh politik yang dikenal masyarakat dan tidak mungkin diawasi setiap saat. Tito menekankan bahwa para pemimpin daerah harus berkomitmen pada prinsip-prinsip antikorupsi, menghindari pelanggaran hukum, dan terus memperkuat integritas serta memperbaiki sistem pemerintahan. Acara di Surabaya merupakan bagian dari inisiatif 10 klaster wilayah di seluruh Indonesia; setelah Jawa Timur dan Bali, sembilan klaster lainnya akan mengadakan pertemuan serupa untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Rapat ini dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta berbagai bupati, wali kota, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, dan perwakilan dari BPK, BPKP, dan Ombudsman.