Mendagri Tito Sebut Butuh Rp14 Triliun Atasi Krisis Fiskal 79 Pemda

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa 79 pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran untuk membayar belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berdasarkan data, biaya belanja pegawai 79 pemda tersebut diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun, dan dengan kebutuhan lainnya, total kebutuhan mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun, perhitungan Menterer Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni hampir Rp20 triliun.

Untuk mengatasi krisis fiskal ini, Kementerian Dalam Negeri sedang mengusulkan dua skema. Pertama, penambahan anggaran TKD yang sudah diajukan kepada Menteri Keuangan. Usulan ini akan dibahas pada tingkat pemerintah, termasuk Presiden, Bappenas, dan DPR. Kedua, pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemda yang kekurangan pembayaran dari pemerintah pusat. Tito mencatat total DBH yang kurang bayar mencapai Rp70 triliun pada tahun 2024.

Tito menekankan bahwa pembayaran DBH tidak perlu dibayarkan sekaligus ke seluruh pemda, melainkan hanya kepada daerah yang benar-benya mengalami krisis fiskal. Pembayaran ini akan menjadi prioritas dan bergantung pada kemampuan keuangan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.