Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum, Ekspansi Militer ke Ranah Sipil Harus Disetop

Koalisi Masyarakat Sipil memperingatkan bahwa ekspansi peran TNI ke ranah sipil menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan negara hukum. Keterlibatan TNI tidak lagi sementara, melainkan dilembagakan melalui regulasi, penempatan personel pada jabatan sipil, serta pelibatan dalam program pemerintahan dan ekonomi. Hal ini mengaburkan supremasi sipil, melemahkan checks and balances, dan menjadi kemunduran dari agenda Reformasi 1998. Para narasumber dalam diskusi di PANDEKHA FH UGM menyoroti pembentukan kodam baru, batalyon teritorial pembangunan, kompi produksi, serta penempatan aparat pada lembaga sipil sebagai bentuk infrastruktur permanen ekspansi militer. Kritik ini bukan kebencian pada TNI, melainkan upaya mengembalikan TNI pada mandat konstitusionalnya.