Menyerap Risiko Geopolitik Imbas Krisis Selat Hormuz

Penutupan Selat Hormuz memberi dampak tidak merata pada negara-negara Asia Tenggara. Filipina mengalami kenaikan biaya impor minyak lebih dari dua kali lipat, yang memicu gangguan pada sektor transportasi, kelistrikan, pangan, dan daya beli, meskipun pemerintah berhasil menghindari kelangkaan energi. Di sisi lain, Indonesia relatif lebih tahan karena ketergantungan langsung terhadap pasokan energi dari Teluk Hormuz lebih rendah, didukung oleh cadangan batu bara dan gas alam, serta kebijakan subsidi yang dipertahankan oleh pemerintah bersama Pertamina dan PLN. Namun, tekanan inflasi tetap muncul, terutama melalui kenaikan harga minyak Brent hingga 27% dan gas hingga 74% dalam dua minggu setelah eskalasi konflik.

Menurut kajian LPEM FEB UI, kenaikan harga energi sebesar 10% dapat meningkatkan inflasi energi antara 0,34% hingga 0,61% secara tahunan. Dampaknya meluas ke biaya manufaktur, pelemahan rupiah, dan meningkatnya premi risiko. Riset IIFA-UIII menunjukkan bahwa 20,5% impor minyak mentah Indonesia berasal dari wilayah Teluk yang terkait dengan Hormuz, sementara keterpaparan terhadap LPG mencapai 37,1%, dan 70,2% impor sulfur juga berasal dari wilayah yang sama. Sulfur penting untuk produksi pupek dan pengolahan nikel, sehingga gangguan dapat menyebar ke sektor pangan dan industri hilirisasi.

Meskipun nilai perdagangan yang terancam hanya sekitar US$ 16 juta per tahun, ketergantungan strategis terhadap komoditas kritis seperti minyak mentah, LPG, dan sulfur mencapai US$ 9,6 miliar. Paradoks ini menunjukkan bahwa data perdagangan saja tidak cukup untuk menilai kerentanan sebenarnya. Indonesia perlu mengembangkan pendekatan pengukuran risiko yang menggabungkan struktur ketergantungan, perilaku aktor geopolitik, dan kemampuan alternatif pasokan agar dapat merespons krisis sebelum dampaknya terlihat pada laporan keuangan.