MRP Papua Temui Waka DPD RI, Bahas Akselerasi DOB Papua Utara

Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai untuk mempercepat pembentukan Provinsi Papua Utara. Langkah ini diambil setelah MRP menyerahkan persetujuan pemekaran sebagai syarat UU Otonomi Khusus. Terdapat tiga pertimbangan utama: perlindungan hak ulayat masyarakat Saireri, pengarusutamaan Orang Asli Papua (OAP), serta pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana Otsus yang transparan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Yorrys Raweyai menyambut positif aspirasi tersebut guna meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan OAP. Saat ini, rencana DOB Papua Utara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029, meskipun masih berada dalam daftar panjang (long list). DPD RI berkomitmen menindaklanjuti aspirasi ini sesuai tata tertib lembaga agar menjadi prioritas melalui dukungan politik yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.