NU di Tengah Bayang-Bayang Kekuasaan: Satu Refleksi untuk Muktamar ke-35

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 27 Agustus 2026 di Tambakberas, Jombang, dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan tema 'Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa', pertemuan ini tidak hanya membahas regenerasi, program kerja, dan kepemimpinan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan signifikan tentang peran NU di tengah dinamika kekuasaan. Isu konsesi tambang batu bara melalui PP Nomor 25 tahun 2024 sebelumnya telah memicu kontroversi, memperkuat kekhawatiran publik akan keterlibatan NU dalam kebijakan pemerintah.

Di balik prosedur formal Muktamar, terdapat pertarungan lebih dalam untuk menentukan watak organisasi NU. Apakah NU akan bertindak sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi dan mengendalikan kekuasaan, atau justru menjadi lembaga yang terpengaruh dan dikendalikan oleh kekuasaan? Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung menarik berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, ke dalam lingkaran pengaruhnya. Semakin dekat organisasi dengan pusat kekuasaan, risiko kehilangan kemandirian dan kritisnya semakin besar.

Marwah NU diuji tidak pada kehadiran simbolis pejabat negara, tetapi pada kemampuan organisasi untuk tetap menyampaikan kebenaran meskipun hal itu tidak disukai penguasa. Kejadian ini menjadi titik tolak bagi menilai apakah NU dapat mempertahankan peran moralnya sebagai penyeimbang dalam tengah arus politik dan kepentingan negara.