Pak Menkeu Baru, Ada Permintaan dari Anggota DPRD DIY

Komisi A DPRD DIY meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Ketua Komisi A, Eko Suwanto, menekankan bahwa TKD sangat vital bagi otonomi daerah dan program prioritas publik, sehingga pembangunan seharusnya dilakukan dengan pendekatan bottom-up bukan top-down.

Pemangkasan ini berdampak nyata pada anggaran DIY. Belanja daerah yang awalnya dirancang sebesar Rp 5,4 triliun menurut Perda APBD DIY No. 9/2025 turun menjadi Rp 4,8 triliun melalui Pergub No. 1/2026. Penurunan ini dipicu oleh pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 1 triliun, serta penurunan rata-rata alokasi Dana Desa di empat kabupaten se-DIY hingga 74 persen tahun ini.