DPRD DIY harap Menkeu yang baru evaluasi kebijakan pemangkasan TKD

Komisi A DPRD DIY meminta Menteri Keuangan baru, Suhajazil Zahara, untuk mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterapkan pemerintah pusat. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, menyatakan bahwa dana TKD penting untuk mendukung kapasitas belanja daerah dan keberlangsungan program prioritas publik. Menurutnya, pembangunan Indonesia sebaiknya dilakukan secara bottom-up dari tingkat desa hingga provinsi, bukan hanya top-down.

Pemangkasan TKD berdampak langsung pada APBD DIY. Belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp5,4 triliun turun menjadi Rp4,8 triliun setelah pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1 triliun. Selain itu, Dana Desa diempat kabupaten DIY mengalami pemangkasan rata-rata 74 persen pada 2026.

Pemangkasan anggaran ini berpotensi menghambat pembangunan desa, pemulihan ekonomi warga, dan layanan publik di tingkat akar rumput. Komisi A DPRD DIY berharap Menkeu baru dapat membatalkan seluruh kebijakan pemangkasan TKD dan membuka dialog dengan masyarakat, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah untuk memperkuat otonomi daerah demi pemulihan ekonomi nasional.