Panas Perang Saudara Tetangga RI, Militer Bunuh Sipil-100.000 Tewas

Militer Myanmar meningkatkan serangan udara yang menyasar warga sipil menjelang pemilu yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Laporan Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) yang dirilis pada 11 Agustus 2026 mengungkapkan bahwa militer dan berbagai kelompok bersenjata terlibat dalam kejahatan perang dan pelanggaran berat, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual. IIMM mendokumentasikan pola serangan udara yang disengaja terhadap rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, bangunan keagamaan, dan kamp pengungsi internal. Serangan ini semakin intens menjelang pemilu, dengan penggunaan paramotor, girokopter, dan pesawat nirawak yang dilengkapi bahan peledak tanpa sistem pemandu. Pilot juga diduga mematikan mesin pesawat sebelum mencapai sasaran untuk menghindari peringatan dini kepada warga sipil.

Konflik bersenjata di Myanmar yang telah berlangsung lebih dari lima tahun sejak kudeta militer pada 2021, diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. PBB mencatat puluhan ribu orang telah ditahan sejak kudeta tersebut terjadi. Pemilu yang dikelola militer dan dimenangkan oleh partai yang didukung militer tersebut dikritik pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia karena dianggap tidak bebas dan tidak adil. Pemimpin junta Min Aung Hlaing kemudian dilantik sebagai presiden dan baru-baru ini melakukan kunjungan ke Thailand untuk memperoleh legitimasi internasional.

IIMM, yang dibentuk pada 2018 untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak 2011, juga sedang menyelidiki dugaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan fisik dan seksual, serta kematian dalam tahanan di fasilitas yang dikelola militer. Kepala IIMM, Nicholas Koumjian, menyatakan bahwa masyarakat Myanmar hidup di bawah ancaman kekerasan yang terus-menerus dan mengharapkan pengadilan internasional dapat memberikan keadilan bagi para korban konflik tersebut.