Pekerja Migran, PHK-Pendidikan: 8 Fokus DPR Awasi Pemerintahan Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap pemerintahan demi memastikan kebijakan memberikan dampak positif pada kehidupan rakyat. Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang I Tahun Sidang 2026-2027. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan delapan fokus utama yang menjadi prioritas pengawasan DPR, termasuk penyelesaian kasus hukum, relaksasi belanja pegawai daerah, perlindungan pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan, evaluasi tata kelola anggaran, penciptaan iklim investasi, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan akses pelayanan BPJS Kesehatan. Puan menekankan bahwa pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat kinerja DPR, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.