Pembiayaan PPPK oleh Pusat Meringankan Beban APBD, Daerah Ini Usulkan Ribuan Formasi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pemerintah Kota Pontianak menyambut positif rencana pemerintah pusat untuk menanggung pembiayaan PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini dinilai efektif meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat belanja pegawai merupakan komponen signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Pemkot Pontianak mengusulkan penambahan formasi lebih dari 1.000 PPPK untuk mengatasi kekurangan pegawai dan mendukung regenerasi aparatur yang memasuki masa pensiun. Meski demikian, usulan penambahan formasi tersebut saat ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Bagikan
Berita terkait
Gaji PPPK Paruh Waktu Mulai 2027 Dibayar Pemerintah Pusat, Beban APBD Berkurang
Liputan6.com · 3 September 2026 pukul 19.30
Pengalihan PPPK guru dan produktivitas APBD
ANTARA News · 31 Agustus 2026 pukul 10.17
10.300 Guru PPPK Paruh Waktu di Jawa Tengah Tunggu Kepastian Regulasi Pusat
Media Indonesia · 23 Agustus 2026 pukul 17.00
Disdik Jabar Sambut Baik Rencana PPPK Diambil Alih Pemerintah Pusat
JPNN.com · 20 Agustus 2026 pukul 17.00