Pemda Belum Berani Menjamin Tahun Depan PPPK Paruh Waktu Aman

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan nasib sebanyak 2.298 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap aman dan bekerja hingga Desember 2026. Pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp12 miliar yang bersumber dari pos belanja barang dan jasa APBN demi menjamin pemenuhan hak seluruh pegawai tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Utara, Carles Jhonson, menegaskan tidak ada kebijakan merumahkan pegawai paruh waktu pada tahun ini. Kepastian perlindungan kerja ini tetap diberikan oleh pihak pemda meskipun kondisi kapasitas fiskal daerah saat ini sedang menghadapi keterbatasan yang cukup ketat.

Pada tahun 2026, dana transfer dari pemerintah pusat ke Bengkulu Utara mengalami penurunan sebesar 10,7 persen atau berkurang antara Rp119 miliar hingga Rp129 miliar. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah memilih langkah efisiensi pos anggaran lain guna mempertahankan stabilitas keuangan tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.