Pemprov Bali Gandeng KPK Memelototi Pengadaan Barang & Jasa, Rawan Korupsi
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Pemerntah Provinsi Bali menggandeng KPK dan LKPP untuk memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa guna mencegah praktik korupsi. Upaya ini dilakukan melalui penerapan konsolidasi pengadaan dan sistem clearing house yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas dalam proses pengadaan. Kegiatan ini juga bertujuan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan UMK dan koperasi di sektor pengadaan.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
SINDOnews · 21 Agustus 2026 pukul 19.47
MTI: OTT Rektor Unsoed Momentum Perbaikan Tata Kelola dan Pembiayaan Perguruan Tinggi
CNN Indonesia · 22 Agustus 2026 pukul 07.10
KPK Bongkar Modus Rektor Unsoed Peras Ortu Mahasiswa
Liputan6.com · 22 Agustus 2026 pukul 07.00
Rektor Unsoed Beli 3 Bidang Tanah Usai Terima Gratifikasi
SINDOnews · 22 Agustus 2026 pukul 06.59
Penampakan Rektor Unsoed Pakai Rompi Tahanan KPK saat Digiring ke Mobil Tahanan
Berita terkait
KPK Dalami Dugaan Permainan Proyek di Pemkab Bekasi, Tenny Intania Ikut Disorot
JPNN.com · 29 September 2026 pukul 09.52
KPK Dalami Arahan Ipda Yayat Terkait Pengadaan Barang di Pemkab Bekasi
CNN Indonesia · 23 September 2026 pukul 11.11
Pertamina Patra Niaga Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pasokan Energi
JawaPos · 22 September 2026 pukul 21.31
Pertamina Patra Niaga dan KPK Perkuat Tata Kelola Pengamanan Pasokan Energi
SINDOnews · 22 September 2026 pukul 20.36