Pigai Kritik ESDM soal Pengelolaan SDA Papua: Saham Freeport Jangan Dibagi Sembarangan

Menteri HAM Natalius Pigai mengkritik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Papua, khususnya terkait rencana pembagian saham divestasi 10% PT Freeport Indonesia kepada enam provinsi di Papua. Pigai berargumen bahwa saham tersebut seharusnya menjadi hak eksklusif Provinsi Papua Tengah karena lokasi operasi Freeport berada di wilayahnya. Ia mempertanyakan dasar hukung Kementerian ESDM yang mengarahkan pembagian tersebut dan mengatakan tidak masuk akal membagi hasil perusahaan yang berlokasi di satu provinsi ke seluruh provinsi. Pigai menegaskan telah menyampaikan keberatan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pigai juga menyoroti akses masyarakat Papua terhadap sumber daya kekuasaan di bidang politik, pemerintahan, dan dunia usaha. Keterbatasan akses ini, menurutnya, berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja Papua. Pigai memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memicu gerakan sipil dan mengganggu stabilitas keamanan, baik di Papua maupun secara nasional. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap isu ketenagakerjaan dan akses ekonomi masyarakat Papua.