Pigai Minta Suara Rakyat jadi Penyusunan Kebijakan Pemerintah

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurut Pigai, pemerintah tidak boleh sekadar memberi ruang bicara, tetapi harus mendengar, mempertimbangkan, dan menanggapi masukan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

Agenda pemajuan HAM dinilai terintegrasi dengan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, bukan sebagai program terpisah. Kementerian HAM akan berperan sebagai fasilitator lintas sektor, termasuk isu pertanahan, lingkungan, dan masyarakat adat. Fokus utama saat ini adalah percepatan regulasi seperti revisi UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, Perpres RANHAM, serta Perpres Bisnis dan HAM guna memastikan komitmen Presiden terimplementasi secara optimal melalui birokrasi.