RUU PA Masuk Paripurna, DPR sebut Untuk Penguatan Kewenangan dan Fiskal Aceh

DPR RI telah membawa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke dalam rapat paripurna. Anggota Baleg DPR RI TA. Khalid menyatakan bahwa revisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang perlu diikuti, serta ketidaksesuaian kewenangan Aceh dengan MoU Helsinki. Selain itu, batasan fiskal yang mendanai kekhususan Aceh akan berakhir pada 2027, sehingga perlu penyempurnaan aturan terkait.