Soal Tambahan DBH Rp70 T Buat Pemda, Purbaya Tunggu Arahan Presiden

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah yang mengalami tekanan anggaran. Usulan tambahan DBH sekitar Rp70 triliun sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membantu daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi daerah yang membutuhkan dukungan fiskal dan menghitung kebutuhan anggarannya, tetapi bentuk serta besaran bantuan belum bisa diumumkan karena menunggu persetujuan Presiden. Ia memperkirakan instruksi Presiden dapat diterima malam ini atau besok.

Tito menjelaskan Rp70 triliun itu merupakan kurang bayar DBH berdasarkan data 2024. Kurang bayar DBH mencapai sekitar Rp83 triliun, terdiri dari DBH pajak sekitar Rp43 triliun dan DBH sumber daya alam sekitar Rp40 triliun. Setelah memperhitungkan lebih bayar Rp13 triliun, kurang bayar bersih menjadi sekitar Rp70 triliun. Dana tersebut belum dibayarkan kepada 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota. Pemerintah berharap dukungan ini menjaga pelayanan publik di daerah tetap berjalan.