Taruhan Mahal Investasi Indonesia: Risiko Menghukum Sektor Swasta yang tak Bersalah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi sebesar Rp 755 miliar terhadap 97 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Sanksi ini diberikan karena KPPU menduga terbentuknya kesepakatan batas atas suku bunga pinjaman melalui Surat Keputusan Nomor 001/TAP/AFPI/2021 yang ditandatangani Asosiasi Fintech Indonesia (AFPI) pada 27 Oktober 2021. KPPU berpendapat bahwa penetapan ceiling price suku bunga tersebut melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat.

Artikel ini menyoroti risiko negatif dari pemberian vonis yang tidak tepat dalam kasus persaingan usaha. Jika pihak yang sebenarnya tidak bersalah disangkakan melakukan pelanggaran, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investasi asing dan menghambat berkembangnya sektor swasta yang penting bagi perekonomian. Di sisi lain, jika pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dibebaskan, hal ini memberi insentif bagi pelaku lain untuk melakukan praktik serupa.

Untuk mengatasi tantangan ini, artikel menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan pengawasan regulator. Kemampuan KPPU dalam mengidentifikasi praktek persaingan tidak sehat yang seringkali dilakukan secara tertutup dan tidak tertulis perlu diperkuat. Kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU melalui Nota Kesepahaman juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor keuangan.