Usulan Pembatasan Jabatan Menteri bagi Non-Muslim Picu Kontroversi di Malaysia

Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang mengusulkan pembatasan jabatan Kabinet bagi non-Muslim, hanya boleh menjabat pada portofolio pelaksanaan kebijakan sementara kebijakan bersifat perumusan harus ditanggung Muslim. Usulan ini dikritik oleh anggota parlementer DAP, Ramkarpal Singh, serta Dewan Konsultatif agama non-Muslim sebagai bertentangan dengan konstitusi dan mengindikasikan upaya PAS menukar Malaysia menjadi negara teokrasi Islam. Hadi pernah membuat pernyataan serupa pada 2013 mengenai peran non-Muslim dalam Kabinet serta peran Muslim sebagai perdana menteri dan penanggung jawab kebijakan utama.