Kabinet Bayangan Sebut Indonesia Darurat Korupsi Kepala Daerah
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Indonesia menghadapi darurat korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat publik, menurut Kabinet Bayangan. Maraknya kasus korupsi menunjukkan masalah bersifat sistemik dan struktural, bukan individu. Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara Kabinet Bayangan, Armand Suparman, menilai pendekatan pemberantasan korupsi selama ini berfokus pada penindakan tidak cukup. Penegakan hukum hanya menyentuh hilir persoalan, sehingga perlu pembenahan dari hulu. Akar korupsi terletak pada sistem politik yang mahal dan minim transparansi, proses perencanaan dan penganggaran rentan manipulasi, serta kebijakan pengadaan barang jasa, perizinan, dan manajemen ASN yang memiliki celah penyalahgunaan. Sistem pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang reaktif memperparah situasi. Karena itu, agenda pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi reformasi sistemik yang komprehensif.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 1 Agustus 2026 pukul 18.39
Mengkritik Kabinet Bayangan, Barisan Pembaharuan 08: Jangan Bangun Narasi yang Mengganggu Stabilitas Nasional
JPNN.com · 1 Agustus 2026 pukul 17.35
Pengamat Sebut Korupsi Tak Pernah Berakhir Selama Hukum Masih Tebang Pilih
Liputan6.com · 31 Juli 2026 pukul 12.07
Bupati Nonaktif Cilacap Didakwa Peras Kepala OPD Rp 568 Juta
Liputan6.com · 31 Juli 2026 pukul 11.43
KPK Benahi Internal usai Pegawai Diduga Peras Bupati Pemalang
Berita terkait
Satlap Tri Cakti Timah Diduga Hadang Polisi, IPW Desak TNI Bertindak
JPNN.com · 16 Agustus 2026 pukul 19.45
Prabowo Bongkar Borok BUMN: Kerja Seenaknya hingga Poles Laporan Keuangan
SINDOnews · 14 Agustus 2026 pukul 14.05
Soroti Kasus Korupsi MBG, Prabowo: Orang Biadab dan Tak Pantas Kita Hormati
SINDOnews · 14 Agustus 2026 pukul 11.55
Lodewyk Pusung Minta Status Tersangka Korupsi MBG Dicabut
Liputan6.com · 13 Agustus 2026 pukul 20.55