Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mencuat di DPR

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa wakil mencuat di Komisi II DPR akibat seringnya konflik antara kepala daerah dan wakilnya, serta peran wakil yang minim. Anggota Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyarankan wakil hanya ditunjuk oleh kepala daerah untuk menghindari wakil menjadi 'vote getter'. Data menunjukkan sekitar 60% hubungan antara keduanya tidak harmonis, yang dianggap masalah sistemik.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendukung wacana ini tetapi meminta kajian matang, mengakui ketidakseimbangan peran dan konflik di beberapa daerah. Anggota NasDem, Ujang Bey, menilai tugas sudah diatur UU dan keduanya dipilih sebagai paket, namun belum bersikap tegas. Wacana ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem Pilkada untuk pemerintahan daerah yang lebih efektif.