Ide Pilkada Tanpa Wakil, NasDem Singgung Banyak Kepala Daerah Kena OTT

Ujang Bey, Komisi II DPR RI, menolak usulan Pilkada tanpa wakil. Ia jelaskan kepala dan wakil daerah dipilih paket karena fungsi kolaboratif, diatur UU Pemerintahan Daerah. Kandidat sering menggabungkan modal sosial, politik, ekonomi; contoh calon kuat ekonomi lemah politik mencari kader partai, sebaliknya. Ujang catat keluhan wakil tentang kewenangan terbatas, keputusan birokrasi utama tetap di tangan kepala. Ia soroti OTT KPK yang mayoritas melibatkan jual‑beli jabatan kepala daerah, meski kadang wakil melanjutkan jabatan.

Muhammad Khozin (PKB) usulkan kepala daerah dipilih, wakil ditunjuk kepala terpilih, untuk hindari wakil jadi vote‑getter. Ia minta revisi UU Pilkada. Ujang menanggapi, masalah OTT dan kolaborasi perlu perhatian, bukan mengubah paket pemilihan. Kedua pihak sepakat perlunya perbaikan tata kelola, namun tetap mempertahankan sistem paket demi stabilitas pemerintahan daerah.