Waka MPR Dorong Investigasi Dugaan Kesengajaan Karhutla Kalimantan

Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong agar kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang terus meluas dilakukan investigasi objektif untuk memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Ibas menekankan bahwa karhutla tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai persoalan kebakaran, melainkan membutuhkan strategi jangka panjang, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi sistem pencegahan serta pengawasan. Ia juga mendesak agar pencegahan, penanganan, dan evakuasi menjadi satu rangkaian kebijakan yang terintegrasi, agar tidak baru bertindak setelah dampaknya sudah terasa pada masyarakat.

Ibas menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat sekitar kawasan hutan. Di sisi lain, ia meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah terdampak, terutama terhadap ancaman langsung dari api dan kualitas udara akibat asap, khususnya bagi kelompok rentan. Jika diperlukan, evakuasi harus disiapkan sejak dini dengan prosedur yang jelas dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa empat perusahaan tengah dalam proses penyelidikan terkait karhutla di Kalimantan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jika ditemukan pelanggaran atau tindak pidana yang menyebabkan kebakaran, pemerintah akan mencabut izin terkait dan menindak pelaku atau perusahaan yang bersangkutan.