Wamendagri Bima Arya Bicara Kunci Atasi Konflik Kebebasan Beragama

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kepemimpinan yang kuat dan berani menjadi kunci utama dalam mengatasi konflik terkait kebebasan beragama. Menurutnya, kepemimpinan tersebut harus didukung oleh kolaborasi antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, aktivis, dan berbagai unsur masyarakat, bukan hanya mengandalkan aturan formal semata. Isu kebebasan beragama, kata Bima, perlu dilihat dari ekosistem tata kelola pemerintahan yang memperhatikan keunikan setiap daerah, sekaligus memanfaatkan praktik baik toleransi yang telah ada dalam masyarakat. Bima menekankan bahwa kerukunan beragama tidak hanya bisa dijaga melalui regulasi, tetapi juga hidup dari jutaan praktik toleransi sehari-hari di berbagai kalangan. Berdasarkan pengalamannya sebagai kepala daerah, ia menyampaikan bahwa konflik akibat perselisihan antarumat beragama dapat berkembang sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam. Sebaliknya, budaya dan toleransi antarumat beragama membutuhkan waktu lama untuk dibangun secara bertahap. Oleh karena itu, ia meminta agar kepala daerah mampu merespons dan menyelesaikan konflik tersebut secara cepat, tepat, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pemerintah, menurut Bima, berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri kepala daerah agar dapat menjalankan tanggung jawab menjaga kerukunan umat beragama secara konsisten. Ia menegaskan bahwa kerukunan beragama harus dijadikan sebag sebagai bagian dari tugas utama pemerintah daerah, bukan sekadar pilihan kebijakan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga akan memberikan insentif kepercayaan diri kepada kepala daerah agar tidak ada satupun yang dikecualikan dari kewajiban menjaga kerukunan beragama.