Wamendagri Bima Arya: KDKMP Wajib Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa Terintegrasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan sekadar unit usaha retail. Dalam Seminar Nasional KDKMP di Bandar Lampung, Bima menjelaskan bahwa KDKMP harus menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha, dan kemitraan strategis dalam satu ekosistem. KDKMP diharapkan dapat memotong rantai pasok, mengurangi perantara, menekan harga konsumen, meningkatkan harga petani, serta mendukung pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.

KDKMP juga ditugaskan mendukung distribusi bantuan sosial, BLT, beras SPHP, pupuk, dan gas LPG bersubsidi. Selain itu, koperasi ini dapat berperan sebagai agregator program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menciptakan efek berganda pada perekonomian lokal. Pengelolaan KDKMP saat ini masih dalam masa transisi selama dua tahun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan pelatihan dan pendampingan. Setelah masa transisi, KDKMP diharapkan menjadi aset milik desa atau kelurahan.

Beberapa daerah sudah menunjukkan hasil positif. KDKMP Sidomulyo di Jember berhasil mengekspor kopi ke tiga negara, sementara KDKMP di Sulawesi Tengah masuk ke pasar Tiongkok. Jawa Timur mencatat nilai transaksi tertinggi secara nasional. Pemerintah daerah diminta memberikan peran penting mulai dari perencanaan hingga implementasi. Target luas lahan ideal KDKMP adalah 1.000 meter persegi, namun dapat disesuaikan dengan keterbatasan lahan setempat. Verifikasi dan validasi harus dilakukan sebelum serahterima ke desa.