Arsip

Selasa, 6 Oktober 2026

Peristiwa hari itu

Semua peristiwa →

01 · 6 media · 8 artikel
Pemerintah Rencana Koperasi Sediakan Gaji PNS dan Pensiun
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkap rencana pemerintah memperluas fungsi koperasi sebagai penyedia layanan keuangan untuk gaji PNS dan pembayaran pensiun. Kebijakan ini masih dalam pembicaraan bersama Menteri Keuangan dan terintegrasi dengan RUU Perkoperasian yang sedang dibahas DPR. Pemerintah juga mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri di luar OJK serta perlindungan simpanan masyarakat melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beberapa media menyebut UU Perkoperasian 1992 sudah usang 34 tahun dan perlu diperbarui agar relevan dengan dinamika ekonomi saat ini.
02 · 6 media · 8 artikel
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB dan Penelusuran Aset
KPK sedang menyidik dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB periode 2021-2023. Penyidik memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, asisten pribadinya Randy Kusumaatmadja, serta Erwin Muniruzaman, kakak Ridwan Kamil sekaligus Direktur Utama PT Inucom Bisnis Agra. Fokus pemeriksaan meliputi mekanisme pembayaran iklan, penggunaan dana non-budgeter, serta penelusuran aset seperti mobil Volvo XC90 yang dibeli Ridwan Kamil pada 2023 dan diduga dijual kembali oleh Erwin pada Agustus 2024. KPK juga menyelidiki aset lain seperti mobil Mercedes Benz 280 SL dan motor Royal Enfield.
03 · 6 media · 8 artikel
Pemerintah Tolak Konser dan Visa Musisi AS Israel Houghton Terkait Dukungan terhadap Israel
Pemerintah Indonesia menolak memberikan izin penyelengaraan konser musisi AS berdarah Israel, Israel Houghton, yang dijadwalkan digelar di Jakarta. Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menyatakan penolakan didasarkan pada kekhawatiran konser tersebut dapat dimanfaatkan untuk kampanye politik mendukung Israel, yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan dukungan pemerintah terhadap rakyat Palestina. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri. Yusril menegaskan penolakan tidak berkaitan dengan agama atau nama pribadi musisi, melainkan fokus pada potensi politisasi kegiatan tersebut. Hingga kini, panitia belum mengajukan permohonan izin resmi, namun pemerintah telah siap menolak jika diajukan di kemudian hari.
04 · 6 media · 8 artikel
Kejagung Sita Aset Miliaran Rp dan Pesawat Serta Helikopter dalam Kasus Korupsi Program MBG BGN
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset dalam penyidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jaringannya. Penyitaan meliputi uang tunai sebesar Rp24,97 miliar, satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, serta berbagai kendaraan mewah seperti Hino, BYD, BYD Dolphin, dan Lexus LM500 tahun 2025. Penyidikan ini menargetkan dugaan pengaturan pengadaan motor listrik untuk program MBG yang diduga dikaitkan dengan Kolonel Budi Utomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN dan empat tersangka dari pihak swasta. Kejagung mengungkap korupsi pengadaan 21.644 unit motor listrik program MBG BGN dengan nilai Rp 1,2 triliun. Dugaan manipulasi: pesanan awal 25.644 unit, pelaksanaan hanya 2.117 unit pada Maret 2026, namun dilaporkan selesai 21.800 unit. Lima tersangka yakni Kolonel Budi Utomo (PPK BGN) dan empat pengelola PT YAT serta PT ASE. Penyidik menemukan kongkalikong mulai dari pemenangan, spesifikasi, hingga HPS. Kerugian negara diperkirakan Rp 10 triliun menurut BPKP. Kasus melibatkan 11 tersangka total, termasuk mantan kepala BGN dan yayasan pendukung SPPG. Pakar hukum Pitra Romadoni menekankan penyidik harus menerapkan metode follow the money, follow the decision, dan follow the authority untuk mengurai seluruh pihak terlibat, termasuk yang berwenang dan menerima manfaat. Nilai kasus ini sangat besar, sehingga penyidik tidak boleh hanya fokus pada pelaksana teknis atau pihak swasta. Dalam perkara bernilai anggaran besar, diperlukan pembuktian materiil objektif untuk memastikan konstruksi perkara utuh. Kejagung sudah mencidupkan pesawat serta helikopter terkait proyek MBG. Stiker BNPB pada pesawat sitaan Kejagung tidak relevan dengan BNPP. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pesawat tersebut tidak pernah disewa BNPB dalam 3 tahun terakhir. Pesawat berstatus sewaan untuk OMC dan patroli Karhutla, logo BNPB harus dilepas setelah kontrak habis. Sekarang tidak ada kontrak aktif dengan operator pesawat tersebut. Plt. Kepala Pusat Data BNPB menegaskan BNPB tidak pernah memiliki pesawat, semua yang ada stiker BNPB adalah hasil sewa.
05 · 6 media · 7 artikel
PGN Kembangkan Biomethane dari Limbah Sawit di Sumatera Selatan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengembangkan fasilitas biomethane dari limbah pabrik kelapa sawit (POME) di Sumatera Selatan melalui kolaborasi dengan Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS). Proyek ini bertujuan memproduksi sekitar 150.000 MMBTU biomethane per tahun, yang akan disalurkan melalui jaringan pipa PGN ke industri seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). PGN berperan sebagai offtaker dan transporter, memanfaatkan infrastruktur gas yang sudah ada dengan modifikasi minimal.