Amran: Untung Rp2 T Penggilingan Bukan Bisnis, tapi Rampas Hak Rakyat

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan dari satu grup perusahaan penggilingan beras bukan bisnis wajar, melainkan perampasan hak rakyat. Berdasarkan analisis Kementerian Pertanian, ditemukan penyimpangan termasuk beras premium tidak memenuhi standar yang menyebabkan kerugian hingga Rp98 triliun, dan beras fortifikasi bermasalah dengan potensi kerugian Rp71,9 triliun per tahun. Anggaran ketahanan pangan pemerintah dialokasikan Rp144,6 triliun pada 2025.

Distribusi keuntungan dalam rantai pasok beras tidak merata. Nilai produksi padi nasional mencapai Rp537 triliun, tetapi petani hanya mendapat Rp1,87 juta dari alokasi Rp215 triliun, sementara penggilingan memperoleh Rp259 triliun. Tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56%, dengan 39,75% beras premium tidak memenuhi standar. Pasokan gabah dikuasai penggilingan skala besar, dan margin perantara mencapai Rp313,08 triliun.

Pemerintah mendorong penyaluran pangan melalui Koperasi Desa Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi, dengan potensi margin adil hingga Rp50 triliun. Untuk beras fortifikasi, dari 15 merek yang diperiksa di DKI Jakarta, hanya 3 yang memenuhi syarat. Harga beras fortifikasi tidak memenuhi syarat mencapai Rp22.665 per kg, jauh di atas HET Rp14.900 per kg, dengan biaya fortifikasi tambahan hanya Rp700-1.000 per kg. Menteri akan mengumumkan dan mencabut izin produsen yang tidak memenuhi ketentuan, serta meminta penegakan hukum tegas terhadap mafia beras.