Apindo Minta Deregulasi Dipercepat, Beban Usaha Masih Tinggi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mempercepat proses deregulasi dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mengatasi hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi menuju 2027. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, koordinasi yang lebih erat diperlukan antara pemerintah, pelaku usaha, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan menjaga kepercayaan investasi. Beberapa tantangan struktural yang dihadapi Indonesia termasuk rendahnya produktivitas tenaga kerja, yang menempati peringkat ke-53 dari 70 negara dalam World Competitiveness Ranking. Struktur pendidikan tenaga kerja juga menjadi masalah, dengan 36,54% pekerja hanya berpendidikan SD atau lebih rendah, sementara lulusan perguruan tinggi hanya 12,66%. Selain itu, terdapat kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, ditunjukkan oleh vertical mismatch sebesar 38% dan horizontal mismatch 33,5% pada lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, beban biaya usaha masih tinggi. Biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 14% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Biaya pembiayaan juga relatif mahal, berkisar 8%-12% per tahun, dibandingkan 4%-6% di kawasan lain. Tekanan terhadap kelas menengah, yang menyumbang 81% konsumsi rumah tangga, menjadi perhatian terkait daya beli yang melemah. Upah yang naik 177% dalam periode 2014-2025 perlu sejalan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.