Audit Forensik Dana Haji Disiapkan, Hasilnya Bisa Jadi Patokan Biaya Haji ke Depan

Pemerintah menyiapkan audit forensik tata kelola Keuangan Haji atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Bekerja sama dengan BPKP, audit ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. BPKH menyatakan dukungan penuh melalui penyediaan data dan dokumen yang diperlukan.

Hasil audit akan menjadi basis perhitungan keberlanjutan dana haji dengan menganalisis aset, kewajiban, arus kas, hasil investasi, serta risiko keuangan. Pemeriksaan mencakup rekonsiliasi data jemaah (SISKOHAT), nilai manfaat, dan biaya layanan seperti akomodasi serta transportasi. Data faktual ini nantinya digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan pembiayaan dan besaran biaya haji di masa depan agar lebih terukur.