Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Terseret Persoalan Dana Haji, BPKH Diminta Audit Forensik

Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi keuangan haji secara faktual sekaligus mencegah persoalan tata kelola yang dapat membebani pemerintahan saat ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa audit diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dana haji yang sebenarnya, sebelum mengambil kesimpulan apa pun. Pemerintah juga khawatir adanya praktik financial engineering dalam pengelolaan keuangan haji, seperti kasus yang terjadi di Malaysia, sehingga perlu diperiksa secara mendalam.