Prabowo ingin cek keuangan haji, instruksikan audit forensik

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi faktual sehingga pembenahan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh.

Wakil Menteri Dahnil Anzar menjelaskan bahwa audit forensik dilakukan untuk mencegah praktik kecurangan serta menghilangkan kartel dan mafia dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Kementerian Haji akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pelaksanaan audit tersebut. Presiden juga mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah.

Selain tata kelola keuangan, Presiden juga mengusulkan komposisi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48 dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027. Usulan ini bertujuan agar tidak memberatkan jamaah meskipun terdapat kenaikan biaya akibat perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah.