Begini Jawaban Hasto soal Puan Enggak Teken Komitmen RUU Perampasan Aset

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersifat kolektif-kolegial, sehingga tidak hanya ditentukan oleh satu pimpinan. Hal ini disampaikan Hasto sebagai respons terhadap sorotan publik terkait absennya tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Surat Komitmen Penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Hasto menjelaskan bahwa setiap sikap DPR terhadap aspirasi masyarakat disepakati bersama oleh seluruh pimpinan, termasuk Puan Maharani, Mas Karnaval (Dasco), dan pimpinan DPR lainnya. Menurutnya, keputusan tersebut dibahas secara bersama-sama dalam pertemuan fraksi sebelumnya, termasuk terkait respons terhadap aksi demonstrasi terkait RUU ini. DPP PDIP juga telah menginstruksikan Fraksi PDIP di DPR RI untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik guna meluruskan persepsi bahwa partainya melemahkan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Hasto menegaskan komitmen PDIP yang kuat dalam mendorong penyelesaian dan pengesahan RUU Perampasan Aset, sekaligus mengingatkan rekam jejak partai dalam pemberantasan korupsi, termasuk lahirnya KPK pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri.