Bikin Suasana Politik Panas! Pakar Preteli Wacana Ambang Batas Pencapresan: Ini Nafsu Monopoli

Rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen mendapat kritik dari pakar politik Prof Saiful Mujani. Ia menyatakan klaim bahwa kenaikan threshold diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan tidak didukung bukti empiris. Menurutnya, tidak ada hubungan langsung antara threshold dengan efektivitas pemerintahan. Ia membandingkan Belanda yang tidak menerapkan threshold dengan Turki yang menerapkan threshold 7-10 persen, dan menyatakan pemerintahan Belanda justru lebih efektif dan berkembang secara sosial ekonomi.

Saiful menilai dorongan kenaikan threshold berpotensi menjadi alat monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu. "Threshold lebih karena nafsu ingin monopoli di segelintir penguasa," ujapnya.

Di sisi lain, Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap parliamentary threshold 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sekretaris Jenderat DPP Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa keputusan ini disepamakan dalam pertemuan dengan partai-partai koalisi pemerintah, termasuk Golkar dan PKS. Namun, presidential threshold belum menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. PDIP juga menyatakan dukungannya terhadap angka 5 persen, dengan catatan bahwa pembahasan harus memperhatikan suara rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi.