Bos BPS Jamin Sensus Ekonomi Bukan buat Kejar Pajak
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak dilakukan untuk kepentingan perpajakan. Sensus yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini bertujuan untuk mengumpulkan data statistik ekonomi rumahan dan pelaku usaha rumahan. Amalia menjamin kerahasiaan data yang dikumpulkan dan memungkinkan masyarakat mengisi kuesioner secara mandiri melalui platform online yang dapat diakses setelah meminta link kepada petugas sensus. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan bahwa sensus dilakukan untuk mendata aktivitas ekonomi yang terjadi di rumah-rumah, terutama karena batas antara aktivitas ekonomi dan bangunan fisik rumah semakin tidak jelas. Target responden sensus adalah pelaku usaha rumahan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga-keluarga untuk mendata aktivitas ekonomi dalam rumah tangga.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
CNBC Indonesia · 28 Agustus 2026 pukul 17.56
Bos BPS Sensus Ekonomi Ketua MPR, Rumah Dinas Sah Ditempeli Stiker
kumparan · 28 Agustus 2026 pukul 18.19
Kepala BPS soal Tukang Becak Masuk Desil 9: Sekarang Sudah Jadi Desil 3
kumparan · 28 Agustus 2026 pukul 18.05
BPS Lakukan Sensus Ekonomi di Kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani
Liputan6.com · 28 Agustus 2026 pukul 06.30
Top 3: Purbaya Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Benahi Data Desil DTSEN
Berita terkait
Pantau Peta Ekonomi RI, BPS Siap Data Seluruh Rumah Tangga dan Usaha
CNBC Indonesia · 6 Agustus 2026 pukul 16.16
Bos BPS Turun Gunung Sensus Ketua MPR Ahmad Muzani
Detik.com · 28 Agustus 2026 pukul 17.30
Kemenkeu Klarifikasi Anggaran BPS Rp 7 Triliun: Bukan Cuma untuk DTSEN
JPNN.com · 27 Agustus 2026 pukul 16.56
Purbaya Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Benahi Data Desil DTSEN
Liputan6.com · 27 Agustus 2026 pukul 10.40