DJP Wajibkan Penyedia Jasa Kripto Verifikasi Data Pengguna

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan penyedia jasa aset kripto untuk melakukan verifikasi data pengguna melalui prosedur due diligence dan self-certification saat pembukaan akun. Kewajiban ini berdasarkan PMK Nomor 108 Tahun 2025 dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk meningkatkan transparansi transaksi lintas negara. Penyelenggara wajib mengidentifikasi rekening keuangan, memverifikasi data KYC/AML, menentukan negara domisili pengguna, serta menyimpan dokumen self-certification yang sah. DJP telah menyediakan contoh formulir untuk individu, entitas, dan pengendali entitas.