DPR Minta Pemerintah Geser Tolok Ukur Keberhasilan Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah menggeser tolok ukur keberhasilan ekonomi dari capaian makro menjadi peningkatan daya beli, kesempatan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus memberi manfaat langsung melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi, kemandirian energi, dan efisiensi APBN.

Misbakhun mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi daerah serta mempercepat hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak terus mengekspor bahan mentah. Ia mencontohkan penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang diikuti kenaikan laba bersih PT Timah sebesar 804,7% menjadi Rp 2,71 triliun pada semester I 2026.

Terkait RAPBN 2027, disebutkan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dengan potensi efisiensi pengadaan mencapai Rp 360 triliun dari total pengadaan sekitar Rp 1.200 triliun. RAPBN 2027 menargetkan kemiskinan turun menjadi 6,0%-6,5% dan pengangguran terbuka pada 4,30%-4,87%. Misbakhun menekankan pentingnya digitalisasi pengadaan untuk mengurangi kebocoran anggaran dan memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi.