DPR sebut Desil Bukan Tolak Ukur Kekayaan Absolut, Data Penerima Subsidi Bisa Kacau

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar meminta pemerintah berhati-hati menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima atau pencabutan subsidi energi. Ia menjelaskan bahwa desil 9 atau 10 pada DTSEN merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan absolut. Penggunaan desil tersebut sebagai satu-satunya dasar dapat menyebabkan kesalahan sasaran, menghimpuskannya dengan masyarakat yang benar-benar rentan namun tidak tercatat sebagai kaya. Gunhar menyarankan DTSEN harus digunakan sebagai instrumen penyaringan awal, digabungkan dengan data konsumsi energi, kepemilikan kendaraan, pendapatan, dan beban pengeluaran rumah tangga agar kebijakan subsidi lebih adil dan efektif. Reformasi subsidi harus mempertimbangkan keadilan sosial, bukan hanya efisiensi anggaran.