DPRD Kab. Bandung: Aturan Rancangan Permenkes Tembakau Tambah Beban Ekonomi ke Pemda

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Akhiri Hailuki, menyatakan kekhawatiran atas rancangan Permenkes tentang pembatasan produk tembakau yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif. Ia meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru menerbitkan regulasi tanpa mendengarkan aspirasi petani, buruh tani, dan industri tembakau. Industri tembakau memberikan kontribusi Rp200 triliun cukai tahunan, termasuk dana pembangunan kesehatan melalui DBHCHT. Jika kebijakan terlalu ketat, bisa menyebabkan pengangguran ribuan pekerja dan menambah beban pemerintah daerah yang sudah menghadapi tekanan fiskal TKD.