DPRD Sebut Purbaya Rada Aneh Larang Pramono Terbitkan Obligasi

Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menerbitkan obligasi daerah kembali memicu perdebatan mengenai sumber pendanaan pembangunan. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin membela langkah ini, menyatakan bahwa anggaran pembangunan Jakarta memang tidak mencukupi meski diklaim besar. Suhud menekankan bahwa kebutuhan pembangunan Ibu Kota yang tinggi seiring pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat sebesar Rp15 triliun, membuat langkah kreatif seperti obligasi menjadi perlu. Ia juga menilai Jakarta mampu memenuhi syarat ketat penerbitan obligasi dan mendapat dukungan pusat karena kemampuan membayar utang hingga 17 kali lipat.