Ketua DPRD Jakarta: Purbaya Memang Rada Aneh Sih

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang dipimpin Gubernur Pramono Anung, untuk menerbitkan obligasi daerah kembali memicu perdebatan terkait sumber pendanaan pembangunan. Langkah ini bertolak belakang dengan larangan yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terhadap pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI, untuk menerbitkan obligasi. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyatakan dukungannya terhadap rencana ini, menilainya sebagai bentuk kreativitas dalam mencari pendanaan. Suhud menjelaskan bahwa meskipun anggaran Jakarta diketahui besar, kebutuhan pembangunan juga semakin meningkat, sehingga pendanaan tambahan diperlukan. Ia juga menyoroti bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, yang disebutnya mencapai sekitar Rp15 triliun, turut memengaruhi kemampuan fiskal Jakarta.