Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ketenagakerjaan Bergerak ke Arah Penguatan Perlindungan dan Kompetensi Pekerja

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyelesaikan dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2026, dengan fokus kuat pada sektor ketenagakerjaan. Dalam periode ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menguatkann ekosistem ketenagakerjaan melalui perluasan perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi, kebijakan pengupahan, penciptaan kesempatan kerja, dan penguatan jaminan sosial. Direktur Eksekutif Garuda Institute Bahtiar Sebayang menilai fondasi penting telah dibangun, termasuk dalam hal upah, perlindungan, dan peningkatan kompetensi pekerja.

Salah satu indikator nyata kebijakan ketenagakerjaan adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upaj Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Menurut Bahtiar, reformasi formula pengupahan penting agar kenaikan upah sejalan dengan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan perusahaan.

Penguatan sektor ketenagakerjaan juga terlihat dari perkembangan jumlah penduduk yang bekerja. Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan akses pekerja ke jaminan sosial, sekaligus memastikan kebijakan yang ada mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.