Buruh Jogja Minta Sistem Kontrak Dihapus, DPRD Siap Mengawal
JPNN.com± 1 menit baca
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

MPBI DIY dan DPRD Yogyakarta menggelar audiensi untuk mendesak penghapusan sistem kontrak pekerja. Koordinator MPBI, Irsyad Ade Irawan, menyatakan sistem kontrak harus dihapus sepenuhnya atau minimal kriteria yang lebih spesifik jika tetap diperlukan. Usulan ini masuk dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas di Jakarta. Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, menekankan kebutuhan respons cepat terhadap isu ketenagakerjaan dan akan mengawal aspirasi tersebut sampai ke DPR RI.
Bagikan
Berita terkait
Kemendagri Dukung Penguatan Pelindungan Ketenagakerjaan
kumparan · 12 September 2026 pukul 09.11
Ketua DPRD DKI Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha
JPNN.com · 11 September 2026 pukul 18.47
ASPEK Indonesia: RUU Ketenagakerjaan Harus Cegah PHK Massal dan Lindungi Hak Pesangon
SINDOnews · 4 Agustus 2026 pukul 23.21
Apindo Usul Jurus Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja Formal Baru per Tahun
CNBC Indonesia · 1 Oktober 2026 pukul 12.35