Gugatan MK Memanas, Denny Indrayana Ancam Seret Sekolah Gibran di Sydney ke Jalur Hukum Australia

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali mengajukan permintaan informasi resmi ke UTS Insearch Sydney, Australia, terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2004–2007. Permintaan meliputi data pendaftaran, program studi, kelulusan, dan nilai akademik. Denny menegaskan permintaannya telah dikonfirmasi oleh pihak UTS melalui email resmi. Ia menyatakan siap menggugat Keterbukaan Informasi Publik melalui kantor hukumnya, INTEGRITY Lawyers, yang berada di Sydney, jika data tidak diberikan. Denny juga mengungkapkan akan mengandalkan izin praktiknya sebagai solicitor di Australia untuk menjalani proses hukum di sana.

Permintaan ini terkait erat dengan gugatan yang diajukan bersama tim pemohon ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pilpres 2024. Dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), para pemohon mempertanyakan apakah Gibran telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau setaranya sejak awal pencalonannya. Jika terbukti tidak memenuhi syarat, proses pendaftaran, perolehan suara, penetapan pemenang, hingga pelantikan dianggap cacat hukum dan tidak sah.

Gugatan ini menjadi sorotan publik luas, terutama mengingat sensitivitas terkait kelayakan konstitusional seorang wakil presiden. Denny menekankan komitmennya untuk mengungkap fakta pendidikan Gibran agar proses demokrasi tetap transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.