Hanura Bocorkan Cara Menghadapi Perubahan Regulasi Pemilu Pasca Putusan MK

Partai Hanura mulai mempersiapkan mesin politik untuk menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada 2031, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilihan tingkat nasional dan daerah. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, perubahan regulasi ini memaksa partai untuk bersiap lebih awal. Sesuai putusan MK, Pileg DPR RI akan digelar serentak dengan Pilpres, sementara Pileg DPRD akan dilaksanakan bersama Pilkada selang dua hingga dua setengah tahun kemudian. Hanura telah menetapkan arah kebijakan internal untuk memprioritaskan kader potensial maju di Pilkada dan menginstruksikan kader untuk mulai membangun basis dukungan sejak dini.

Untuk mendukung strategi ini, DPP Hanura akan menggelar survei internal komprehensif pada pertengahan 2027. Survei ini akan menjadi acuan dalam memetakan Daerah Pemilihan (Dapil) potensial, mendistribusikan caleg, dan meningkatkan performa organisasi di daerah yang belum menghasilkan kursi. Di Sumatera Barat, struktur partai telah terkonsolidasi hingga tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan.

Hanura Sumatera Barat menargetkan perolehan dua kursi DPR RI (dari Dapil Sumbar I dan Sumbar II), tujuh kursi DPRD Provinsi, dan 76 kursi DPRD Kabupaten/Kota, serta kursi kepala daerah untuk kadernya. Optimisme ini didukung oleh bergabungnya sejumlah mantan kader dari partai lain seperti PBB, Partai Buruh, PSI, NasDem, Gelora, Golkar, dan Garuda, yang diharapkan memperluas basis pemilih di tingkat akar rumput.