Jaga Hutan Tak Gratis, Prabowo Minta Negara Emisi Tinggi Bayar Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah dalam transisi menuju ekonomi hijau melalui pengelolaan nilai ekonomi karbon. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPRD RI Tahun 2026, ia mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menerapkan sistem registrasi unit karbon untuk pertama kalinya, serta mendirikan bursa nilai ekonomi karbon yang sudah beroperasi penuh dengan mengadopsi standar internasional. Langkah ini bertujuan untuk mendatangkan keuntungan nyata dan memberikan nilai tambah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo menekankan bahwa perlindungan kawasan hutan, termasuk hutan lindung, menjadi kunci utama dalam memangkas emisi karbon. Melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, keberhasilan dalam mengurangi emisi dapat diubah menjadi potensi pendapatan bagi negara. Ia menjelaskan bahwa negara-negara dengan tingkat emisi tinggi dapat dibuat untuk membayar Indonesia sebagai imbalan atas upaya pelestarian hutan yang dilakukan.

Namun, Kepala Negara juga mewanti agar penerapan ekonomi hijau tidak hanya fokus pada kelestarian lingkungan, tetapi juga harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibangun harus menciptakan nilai tambah nyata bagi rakyat Indonesia.