Kader PDIP Minta Negara Buka Ijazah Gibran: Siapa yang Tanggung Jawab Terbitkan Penyetaraannya?

Kader PDI Perjuangan Novita Gulo mempertanyakan proses penyetaraan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berasal dari luar negeri. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, parameter akademik, dan mekanisme penerbitan penyetaraan tersebut. Novita menyoroti bahwa jika dokumen pendidikan luar negeri hanya berlangsung sekitar enam bulan dan kemudian diterbitkan surat pernyataan dengan jenjang SMK, proses penyetaraannya perlu dijelaskan secara transparan. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal politik, tetapi juga terkait administrasi dan kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat berhak tahu aturan yang digunakan dalam penentuan kesetaraan jenjang pendidikan tersebut, terutama jika dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi syarat dalam kontestasi politik. Novita juga membandingkan proses ini dengan anak sekolah di Indonesia yang harus melalui kurikulum dan ujian praktik bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan ijazah. Ia menegaskan bahwa tuntutan transparansi ini bukan bentuk permintaan perlakuan khusus kepada Gibran, tetapi upaya memastikan standar administrasi dan pendidikan berlaku setara bagi seluruh warga negara. Dalam negara hukum, yang diminta bukan perlakuan istimewa, tetapi perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat.