Kartu Kredit Indonesia, dari Milik Pemerintah ke Dompet Masyarakat

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel pada 17 Agustus 2026, memperluas penggunaan KKI yang sebelumnya hanya untuk transaksi pemerintah menjadi instrumen pembayaran bagi masyarakat umum. Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang menggunakan jaringan internasional seperti Visa atau Mastercard, KKI memproses transaksi domestik melalui infrastruktur nasional termasuk Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan KKI dirancang sebagai alternatif instrumen pembayaran tunda domestik yang efisien dan terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional, guna memperkuat kemandirian dan kedaulatan data transaksi Indonesia.

Pada tahap awal, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui QRIS Scan maupun QRIS Tap. Delapan bank telah masuk dalam ekosistem KKI ritel, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan BSI. Ekonom menilai KKI berprospek positif karena terintegrasi dengan ekosistem QRIS dan kebijakan MDR 0%, sehingga memungkinkan kredit yang lebih murah bagi masyarakat. Namun, para ahli juga menekankan pentingnya standarisasi perlindungan konsumen, edukasi literasi keuangan, serta kesiapan keamanan siber agar KKI memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.