Kemenkum Bali Ikut Bahas UU KUHP hingga IKN, Memperkuat Bahan untuk Sidang MK

Kanwil Kemenkum Bali bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) mengadakan pembekalan strategi pada Jumat (25/9). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas jajaran dalam menyusun Keterangan Presiden untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk pembahasan UU KUHP dan IKN.

Fokus utama kegiatan meliputi peningkatan ketajaman analisis isu hukum, pencermatan norma yang diuji, serta penyediaan data pendukung yang akurat. Sinergi antara Kanwil Bali dan DJPP diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang kokoh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan MK.