Kepala Daerah Teriak di DPR, Minta Tak Ada Efisiensi Anggaran di 2027

Para pemimpin daerah melalui Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, memohon kepada pemerintah agar tidak ada pemotongan anggaran daerah pada tahun 2027. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bursah Zarnubi menjelaskan bahwa beban daerah akan semakin berat jika adanya pemotongan anggaran saat harus melakukan percepatan pembangunan daerah serta mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Para pemimpin daerah mengaku memiliki keterbatasan fiskal untuk menangani tanggung jawab percepatan pembangunan dan mendukung proyek nasional, utamanya karena adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran.

Rapat tersebut juga membahas tiga pokok penting: renumerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan urgensi rapat ini di masa reses DPR RI.