Konglomerat China Panik! Pajak Baru Bikin Taipan Ramai-ramai Jual Aset

Pemerintah China menerapkan kebijakan pajak baru atas aset yang disimpan dalam trust offshore dan dana perwalian di luar negeri, mengakhiri ketidakjelasan regulasi yang selama ini dimanfaatkan konglomerat untuk menyimpan kekayaan. Kementerian Keuangan dan otoritas pajak menerbitkan aturan pada 24 Juli 2026 yang mengenakan pajak 20% pada hampir setiap tahapan trust — pembentukan, pembagian keuntungan, hingga penghentian. Pemilik aset diberi tenggat hingga 22 Oktober 2026 untuk melaporkan dan membayar pajak atas aset yang dipindahkan ke trust offshore sejak awal 2023, dengan sanksi biaya tambahan bagi yang telat.

Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan keluarga kaya. Banyak yang berkonsultasi ke pengacara, bank swasta, perusahaan trust, dan asuransi di Hong Kong serta Singapura — dua pusat pembentukan trust utama. Clifford Ng dari Zhong Lun (Hong Kong) menyebut klien dan penasihat "masih syok", sementara Kia Meng Loh dari Dentons Rodyk (Singapura) melaporkan telepon tidak henti dari pihak yang ingin mengetahui dampak, besar tagihan, dan cara penyelesaian sebelum masa tenggang berakhir. Sebagian klien mempertimbangkan menjual aset untuk memenuhi kewajiban pajak.

Nilai aset yang terdampak sangat besar. Data KPMG dan Hong Kong Trustees' Association mencatat total aset trust di Hong Kong mencapai HK$5,2 triliun (US$667 miliar) pada 2023. Singapura, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Kepulauan Cayman juga menjadi tujuan populer. Otoritas Moneter Singapura menegaskan daya tarik Singapura terletak pada standar regulasi tinggi, supremasi hukum, dan ekosistem pengelola kekayaan yang komprehensif.